OPTIMALISASI POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN ADAT DAN AGAMA

Pendahuluan

Tuntutan akan perbaikan bagi sebuah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang lebih berkeadilan, merata dan lebih berorientasi kepada masyarakat merupakan sebuah keharusan dalam penataan ekonomi mikro kerakyatan yang bergerak di sektor informal. Reformasi ekonomi di Indonesia perlu ditegaskan dengan adanya pendekatan pengembangan ekonomi mikro yang lebih berorientasi kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar proses pemberdayaan ekonomi menjadi milik masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga format ekonomi kerakyatan lebih mengacu pada konsepsi-konsepsi masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi di mana masyarakat tidak hanya menjadi oyek ekonomi makro.

Harapan atas perubahan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan menempatkan masyarakat pada level pertama semakin penting, mengingat kekuatan ekonomi masyarakat indonesia lebih dominan bergerak di sektor informal. Hal tersebut dibuktikan bahwa ekonomi sektor informal lebih mampu untuk survive saat krisis ekonomi menghantam Indonesia pertengahn 2007 silam yang berkelanjutan hingga sekarang. Selain catatan kegagalan pelaku ekonomi makro yang harus gulung tikar karena tidak mampu untuk survive di tengah pertarungan ekonomi yang semakin ketat, ekonomi informal malahan tetap eksis merupakan aspek lain yang memperkuat argumen bahwa ekonomi informallah sebenarnya yang memperkuat perekonomian negara secara tidak langsung

Perubahan pokok yang ada pada paradigma baru pemberdayaan ekonomi dimaksud adalah pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat dan menempatkannya sebagai subyek sekaligus obyek ekonomi. Dalam kerangka ini maka hubungan fungsional antar para pelaku ekonomi dan obyek ekonomi yang ada selama ini mengalami modifikasi sesuai dengan kondisi, peluang  tujuan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Tentu semuanya didasarkan pada kapasitas dan norma yang dianut oleh masing-masing pelaku ekonomi. Karenanya diperlukan optimalisasi potensi masyarakat  dalam  hal  pemberdayaan  ekonomi  dengan  jalan  optimalisasi  potensi

ekonomi kerakyatan yang dapat menampung berbagai tuntutan dan kebutuhan diantara para pelaku ekonomi tersebut.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Salah satu problem yang umum terjadi dalam pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada masyarakat adalah rumusan kebijakan ekonomi yang bersifat top- down, dan sering bersifat makro. Hal tersebut menempatkan masyarakat sebagai obyek kebijakan dan sekaligus objek ekonomi. Masalah komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah sebagai pihak yang menentukan distribusi sumberdaya ekonomi menjadi kendala lain ketika sektor ekonomi informal yang menjadi kekuatan rakyat tidak mampu menjadi tolak ukur dalam melahirkan kebijakan. Selain itu kemampuan dan keberanian mengartikulasikan kekutan ekonomi dan aspirasinya merupakan kendala umum yang dimiliki banyak masyarakat. Disamping itu juga kemampuan untuk memodifikasi berbagai mekanisme ekonomi yang umum berlaku. Disadari atau tidak, ada  keengganan  dari  pihak  pemerintah  dan  swasta  komersial  untuk  melepaskan sebagian kepentingannya kepada masyarakat.

Untuk dapat berjalan sebagai proses sosial maka pemberdayaan ekonomi harus dapat menempatkan masyarakat sebagai tolok ukur utamanya. Penempatan peran ini berarti bahwa secara politis masyarakat yang menentukan ukuran, kriteria dan mekanisme pemberdayaan ekonomi yang akan dilakukan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Namun mekanisme untuk menentukan kebijakan pemberdayaan yang dapat menampung aspriasi semua masyarakat bukanlah hal sederhana. Tingkat pendidikan dan sumber daya yang dimilki akan mempengaruhi bentuk sektor ekonomi yang akan menjadi pilihan dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih layak.

Untuk   itu,   selain   memberikan   rumusan   kebijakan   sepenuhnya   kepada masyarakat sebagai subyek ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih layak, kebutuhan akan penguatan sumber daya manusia (capacity building) merupakan sebuah kaharusan. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan pengetahuan akan berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan suatu program ekonomi. Pembardayaan ekonomi terhadap masyarakat ini dilakukan dalam upaya memberikan penguatan secara partisipatif kepada masyarakat untuk menentukan bentuk dan tujuan sektor ekonomi

yang  mereka  inginkan  dengan  menempatkan  mereka  sesuai  dengan  kapasitas  dan tingkat sumber daya masing-masing

Dengan demikian pemahaman terhadap hubungan partisipasi pelaku ekonomi mikro  merupakan  hal  yang  mutlak  harus  dimilki  oleh  semua  pelaku  ekonomi kerakyatan. Bagaimanapun pemberdayaan adalah merupakan proses penguatan masyarakat untuk lebih survive dengan berbagai kondisi yang menjadi kendala bagi mereka nantinya dalam mengembangkan perekonomian. Dalam konteks ini diperlukan kesadaran  akan  fungsi  dan  peran  masing-masing  pihak  agar dapat  dihasilkan  suatu mekanisme yang produktif sesuai adat istiadat dan kepranataan yang berlaku.

Kemampuan dan potensi masing-masing pelaku akan sangat menentukan bentuk pola hubungan partisipasi dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat di setiap tahap dan tingkatan ekonomi cukup terbuka,  namun  untuk  dapat  berperan  sebagai  pelaku  utama  dalam  sektor ekonomi tersebut bukanlah hal yang sederhana bagi masyarakat tanpa proses penguatan kapasitas di  level  individu.  Maka  untuk  itu  dibutuhkan  pendekatan  pemberdayaan  ekonomi dengan pendekatan adat istiadat dan agama dalam rangka optimalisasi terhadap potensi ekonomi yang ada di tengah masyarakat

Pemberdayaan dengan pendekatan Agama dan Adat

Masyarakat adalah sebuah komunitas utuh, yang mempunyai potensi terhadap pola  organisasi,  kepemimpinan,  wilayah,  dan  kepentingan  yang  terbentuk  dengan proses. Salah satu misi yang dilaksanakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah  dengan  menciptakan,  memfasilitasi  terciptanya  iklim  yang  kondusif  dan membuka akses sumber daya dan informasi serta mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya pendukung lainnya dengan menjadikan tradisi yang ada dalam masyarakat sebagi penguat rasa tanggung jawab masyarakat tersebut.  Implementasi dari konsep pemberdayaan ekonomi disini adalah penyelenggaraan sektor ekonomi yang berbasis pada potensi ekonomi masyarakat.

Dalam   konsep   ini   diselenggarakan   suatu   proses   peningkatan   peluang kesempatan yang mandiri dan bermitra dengan pelaku ekonomi yang lain. Proses pemberdayaan  pembangunan  yang  bertumpu  kepada  masyarakat  merupakan  suatu proses yang spesifik sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, yang meliputi tahapan

identifikasi karakteristik masyarakat, identifikasi permasalahan ekonomi masyarakat, perencanaan ekonomi masyarakat, pemrograman sektor ekonomi mandiri, serta pembukaan akses kepada sumber daya ekonomi dan informasi pasar.

Pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diselaraskan dengan kondisi sosio kultural dan keagamaan yang berlaku di tengah masyarakat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Hal tersebut tidak lebih karena pada prinsipnya, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki adat istiadat dan agama yang berpotensi untuk enjadi faktor penguat sumber ekonomi yang kondusif dan bermartabat.

Dalam studi dan literatur antropologi, agama merupakan salah satu unsur kebudayaan universal (cultural universal). Selain sebagai kebudayaan universal agama merupakan inti dari kebudayaan (cultural core). Artinya, agama merupakan unsur kebudayaan yang sangat esensial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga agama  meruapakan  aspek  paling  sulit  untuk  berubah.  Sebagai  sebuah  kebudayaan, agama akan menjadi penghalang dalam proses perekonomian masyarakat ketika konsep ekonomi digunakan dalam proses tersebut berlawanan dengan agama. Selain agama, aspek adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat akan turut mempengaruhi konsep dan bentuk sektor ekonomi tersebut.

Dalam  konteks  ini  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  perlu mempertimbangkan kedua aspek tersebut. Selain itu, potensi agama dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat sangat besar untuk menjadi spirit pemberdayaan ekonomi sebagai proses penguatan ekonomi mikro. Pemberdayaan ekonomi dengan pendekatan adat dan agama dimaksud akan terwujud dengan menjadikan keduanya sebagai spirit awal untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih kondusif di berbagai aspek dan sektor ekonomi baik mikro maupun makro

Persoalannya adalah terletak kepada bagaimana menyiapkan dan menciptakan format  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  pelaku  utama  ekonomi  dalam  rangka menggali potensi yang ada dalam masyarakat, maka peran pendampingan oleh tenaga pendamping/fasilitator adalah sangat strategis. Pendampingan masyarakat merupakan suatu hubungan setara antara masyarakat dengan individu atau kelompok pendamping yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan kaidah proses pendampingan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan agama dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Format dan Metoda Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Belum tercapainya manfaat kebijakan ekonomi yang memenuhi aspirasi rakyat banyak merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Banyak kelompok masyarakat atau komunitas, terutama mereka yang miskin dan berpenghasilan rendah, yang  belum  menikmati  hasil  kebijakan  ekonomi  selama  ini.  Belum  terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar mereka pada tingkat minimum merupakan indikator belum tercapainya sasaran kebijkan ekonomi tersebut. Misalnya, masih sekitar 4,33 juta masyarakat yang belum memiliki perumahan dan sebagian besar dari mereka berasal dari kelompok marginal.

Meskipun demikian tampak bahwa potensi komunitas sangat besar di mana daya tahan dan strategi survival masyarakat dalam menghadapi keterbatasan dan goncangan ekonomi yang ada merupakan gambaran potensi tersebut. Sebagai contoh adalah kekuatan ekonomi masyarakat 70 % bergerak di bidang ekonomi informal dan hanya 30

% yang bergerak di bidang formal. Data di mana 70% masyarakat bergerak di sektor informal menunjukkan bahwa ada potensi survival komunitas dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk pembangunan sektor ekonomi informal mikro. Maka dengan demikian dibutuhkan sebuaah format pemberdayaan ekonomi mikro dengan menjadikan masyarakat  sebagai  pilar  utama  dan  garda  depan  ekonomi  dengan  memfasilitasi berbagai   kegiatan   komunitas   dan   mendukungnya   dengan   menyiapkan   sistem kepranataan yang dibutuhkan.

Dalam penerapannya, kegiatan ini menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai inti pelaku ekonomi. Hal tersebut dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pada setiap tahapan, langkah, dan proses kegiatan ekonomi. Ini berarti bahwa masyarakat akan berperan sebagai pelaku dan sekaligus pemilik kegiatan ekonomi. Mereka adalah pelaku ekonomi informal yang mandiri yang memposisikan pemerintah sebagai mitra kerja sekaligus sebagai pelaku pendukung kegiatan ekonomi mereka. Dengan demikian, strategi program ini menitikberatkan pada transformasi kapasitas manajemen ekonomi kerakyatan serta teknis pasar masyarakat melalui proses pembelajaran  langsung  (learning  by  doing)  melalui  proses  fasilitasi  manajemen ekonomi mikro.

Penerapan strategi ini memungkinkan masyarakat untuk mampu membuat rencana yang rasional, membuat keputusan, melaksanakan rencana dan keputusan yang

diambil, mengelola dan mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan ekonomi, serta mampu  mengembangkan  produk   ekonomi   yang  telah  dihasilkan   sesuai  dengan kebutuhan dan tuntutan pasar.

Melalui penerapan strategi ini diharapkan terjadi peningkatan ekonomi secara bertahap dimana sumberdaya manusia dan kapasitas ekonomi/usaha komunitas menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Seluruh rangkaian kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dalam program penguatan ekonomi kerakyatan memiliki pola dasar yang secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga tahapan kegiatan pemberdayaan. Pertama, tahap peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia masyarakat. Dalam rangka menempatkan komunitas sebagai pelaku utama ekonomi mikro, tingkat kemampuan manajerial ekonomi yang terfokus dan terarah memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan tingkat kemampuan manajerial ekonomi di bawah rata-rata. Selain itu kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensinya, serta membuat rencana yang rasional juga menjadi persyaratan keberhasilan perekonmian mereka. Oleh karenanya, fasilitasi kepada masyarakat dalam peningkatan kapasitas merupakan kebutuhan awal dan khususnya dalam aspek penyiapan masyarakat  dengan kegiatan ekonomi yang terfokus dan terarah.

Kedua, tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dalam mengaktualkan rencananya, komunitas masyarakat perlu melakukan rencana yang strategis sesuai dengan kapasitas masing-masing dengan di mana aspek budaya ekonomi menjadi perhatian khusus. Kemampuan melihat peluang dan sumberdaya kunci yang ada merupakan aspek terpenting. Dalam kaitannya dengan fasilitasi ini,  pemerintah memberikan   stimulan   dana   kepada   komunitas   untuk   merealisasikan   rencananya terutama dalam kegiatan ekonomi informal karakyatan seperti perkebunan, peternakan dan lain sebagainya, tanpa menutup kemungkinan adanya bantuan tidak mengikat dari pihak lain.

Ketiga, tahap pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat. Pengembangan lembaga  ekonomi  masyarakat  merupakan  fasilitasi  penting  dalam  konteks pengembangan ekonomi. Dalam rangkaian kegiatannya, fasilitasi ini mengarah kepada pembuatan aturan main lembaga ekonomi masyarakat, formalisasi lembaga ekonomi masyarakat,  pelatihan  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  manajemen  dan  teknis kepada masyarakat maupun lembaga ekonomi masyarakat, pembentukan jaringan kerja

dengan  lembaga  ekonomi  masyarakat  lain,  pemanfaatan  akses  sumber  daya  kunci ekonomi dalam rangka kemitraan, dan pembukaan akses terhadap pengambil kebijakan.

Penutup

Potensi  ekonomi  kerakyatan  yang  bergerak  di  sektor  informal  sudah  teruji mampu untuk survive dengan segala tantangan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa dan pasca krisis. Kekuatan ekonomi sektor informal tidak hanya sebatas mampu bertahan dari tekanan ekonomi global, akan tetapi mampu menampung tenaga kerja lebih dari setengah masyarakat indonesia. Fakta ini merupakan potensi yang perlu disikapi secara serius dengan melakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan informal bagi masyarakat luas

Dalam prakteknya, pemberdayaan tersebut tidak hanya dalam tataran program dalam bentuk konsep-konsep ekonomi. Akan tetapi lebih utama pada tataran praktis bagaimana mengelola sektor ekonomi yang ada menjadi kekuatan ekonomi yang meningkatkan   taraf   hisup   masyarakat.   Pemberdayaan   ekonomi   dimaksud,   labih mangacu pada bagaimana masyarakat adat mampu secara mandiri untuk menentukan perencanaan  ekonomi  kerakyatan  dalam  skala  besar  dengan  cara  pembinaan  yang intensif dari fihak pemerintah dan lembaga-lembaga ekonomi yang telah mapan

Dalam konteks ini, pengutan kapasistas masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan kultur agama akan menjadi aspek terpenting mengingat hal tersebut merupakan pilart kekuatan masyarakat adat  yang  mampu  menggiring masyarakat  pada taraf di mana kemampuan untuk survive lebih kuat dibanding hanya karena faktor ekonomi. Di balik semua itu, kekuatan spiritual juga merupakan stimulan bagi masyarakat di mana saja dalam melakukan kegiatan ekonomi

Share this post