Berita Bansos - Ini Dia Jawaban Kenapa Anda Tidak Dapat PKH

Baca baik-baik!

Berikut penjelasan sedikit tentang asal usul data penerima PKH.

Ketahuilah wahai bapak/ibu yang budiman, PKH adalah bantuan sosial uang (nontunai) bersyarat. Karena bantuan ini bersyarat maka yang memenuhi syaratlah yang bisa ter-cover, sehingga tidak semua warga miskin/prasejahtera BISA dapat bantuan sosial PKH manakala keluarga itu tidak memenuhi syarat.

 

Sumber Artikel Iflahatul Masithoh

Apa saja syaratnya?

1. Keluarga miskin/prasejahtera yang MASUK dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan memiliki kategori ;

a. Kesehatan ; Ibu hamil dan anak usia dini yakni usia 0 - 6 tahun

b. Pendidikan ; Anak sekolah SD - SMA/sederajat

c. Kesejahteraan sosial ; Lansia usia minimal 70 tahun

d. Kesejahteraan sosial ; Disabilitas berat (yang karenanya ia membutuhkan bantuan orang lain seperti makan dan mandi)

2. Ketika di data dalam keadaan hidup dan bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang terdaftar.

Penerima PKH setidaknya harus mempunyai minimal 1 dari ketiga komponen yang ada di PKH, yakni kesehatan - pendidikan dan atau kesejahteraan sosial.

Baiklah kita lanjut ya, sampai sini sudah paham kan?

Pendamping sosial PKH itu bukan PENDATA, melainkan hanya pelaksana program yang mendapat data olahan dari pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dan di verifikasi apakah memang ada orang tersebut dan apakah yang bersangkutan mempunyai komponen yang menjadi syarat mutlak sebagai penerima PKH.

"Lalu bagaimana dengan penerima PKH tapi dia sudah mampu?"

Untuk mencoret penerima PKH yang dinilai sudah mampu/sejahtera bukan perkara mudah, pendamping sosial PKH tidak bisa mencoret sepihak tetapi harus melalui beberapa proses ;

Pertama dengan cara pendekatan persuasif agar mau mundur dari peserta PKH. Kenapa harus mundur? Karena dinilai sudah mampu dan tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Nah untuk menentukan layak tidaknya penerima bantuan tentu harus menggunakan parameter yang jelas dan terukur, dalam hal ini pendamping sosial PKH menggunakan parameter yang disebut Family Mapping (FM), merupakan output dari Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi (PDSE). Hal ini berdasar pada Permensos RI No.1 thn 2018 tentang PKH pada pasal 53 tentang transformasi kepersertaan PKH ayat 1 dan 2 serta pasal 54 pasal 1 - 4 tentang Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi (PDSE) KPM PKH.

Kedua melalui Musyawarah Desa dengan cara bedah data penerima bantuan dan kemudian diberikan surat keterangan dari desa kalau memang keluarga penerima bantuan tersebut benar-benar sudah mampu/sejahtera.

Maka ketika anda mendapati orang di sekitar anda sudah tidak layak mendapatkan bantuan PKH, laporkan ke pendampingnya sampaikan dengan membawa bukti yang menunjukkan mereka sudah sejahtera agar pendamping sosial PKH bisa melaksanakan reverifikasi sesuai juknis yang berlaku untuk menentukan masih layak atau tidak orang tersebut menerima bantuan sosial PKH.

Yang terakhir apakah kemiskinan bisa dilihat atau diukur hanya dengan melihat tempat tinggal (rumah)? Tidak selalu, kembali lagi sesuai penjelasan di atas bahwa parameternya harus jelas dan terukur, berbekal menggunakan family mapping yang mengacu pada PDSE itu semua akan terjawab. Akan tetapi kami selaku pendamping sosial PKH akan selalu berupaya keras untuk mengajak dan menyadarkan penerima yang memang sudah tidak layak menerima bantuan PKH untuk segera graduasi secara sukarela dan bisa mandiri dari bantuan pemerintah.

Semoga tulisan singkat ini bermanfaat.

Sumber Artikel Iflahatul Masithoh

Share this post