KEUANGAN DAERAH: PERTEMUAN KE TUJUH

Pengeluaran Negara

        Pengertian Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan Pengeluaran pemerintah dapat bersifat :

1.      “exhaustive” yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupkun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi.

a.       Exhaustive expenditure : mengalihkan factor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah.

b.      dihasilkan oleh swasta dan dapat pula pembelian itu dilakukan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri.

2.      “Transfer“ yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan social, kepada perusahaan-perusahaan sebagai individu atau mungkin pula kepada negara-negara sebagai hadiah (grants).

a.       Transfer Payment : menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit- unit yang ekonomi yang laindan membiarkan yang terakhir inimenentukan pengguna dari uang tersebut.

Prinsip-prinsip pokok pengeluaran negara

Prinsip Pokok dalam Pengeluaran Pemerintah

1.      Asas moralita 
Asas moralita menyangkut bahwa pengeluaran negara haruslah berprinsip pada nilai—nilai moral kemasyarakatan. Apa yang disusun (direncanakan) dan mekanisme yang dijalankan haruslah berdasarkan nilai-nilai moralitas masyarakat.

2.       Asas nasionalita 
Asas nasionalita terkait bahwa nilai nasionalisme(kebangsaan) menjadi ruh yang terus menjiwai setiap aktivitas(proses) penyusunan anggaran tersebut, termasuk apa yang menjadi tujuan dari setiap pengeluaran yang di rencanakan tersebut adalah demi terciptanya kesejahteraan bangsa Indonesia.

3.      Asas kerakyatan (demokrasi) 
Bahwa kesejaheraan rakyat indonesia harus menjadi prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang hal ini dilakukan melalui mekanisme dan nilai-nilai demokrasi

4.      Asas rasionalita 
Apa yang terjadi di lapangan (kehidupan masyarakat sesungguhnya) dan juga apa yang menjadi keterbutuhan masyarakat harus menjadi landasan atau acuan untuk memutuskan apa yang akan di ambil sebagai pilihan. Hal ini-pun bertujuan agar pengeluaran benar-benar bisa efektif dan efisien (produktif)

5.       Asas fungsionalita (teologi) 
Asas kemanfaatan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun anggaran pengeluaran. Dana tersebut akan bisa menghasilkan apa dan dapat d gunakan untuk apa, selain itu aspek teologis bagi bangsa kita yang merupakan bangsa yang beragama tentu menjadi aspek penting yang juga tidak boleh kita lepaskan begitu saja. Sisi spiritualitas penting untuk menjadi nilai/ukuran kemanfaatan sesuatu hal.

6.       Asas perkembangan 
Pembangunan nasional tentu menjadi unsur yang penting, yang memang tentu saja mejadi tujuan dari banyak negara untuk terus meningkatakan pertumbuahan ekonominya.

7.      Asas keseimbangan dan keadilan 
Dalam menyusun suatu anggaran pengeluaran tentu faktor keadilan pada semua pihak dan juga masalah keseimbangan (keproporsionalan) menjadi titik tekan terrcapainya suatu kesejahteraan yang merata untuk seluruh rakyat.

Pengaruh Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian
Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain

1.      Sektor produksi 
Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management). Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat.

2.      Sektor distribusi 
Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll. Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan tara hidupnya.

3.      Sektor konsumsi masyarakat 
Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun

4.      Sektor keseimbangan perekonomian 
Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran.

Prinsip-prinsip yang membatasi pengeluaran negara

Prinsip yang membatasi pengeluaran pemerintah jika dilihat dari kemampuan negara dalam mendapatkan penerimaan negara, yaitu :

1.      Pay as you go principle, artinya setiap pengeluaran pemerintah dibatasi oleh kemampuan untuk pembiayaannya yang berasal dari penerimaan rutin dan pembangunan.

2.      Take rate limitation, yang berarti setiap pengeluaran pemerintah harus dilihat dari penerimaan negara yang didapat dari sumber pajak.

3.      Debt rate limitation, dimana pengeluaran pemerintah dibatasi oleh jumlah penerimaan yang diterima oleh pemerintah

Dari aspek yang diharapkan maka pengeluaran pemerintah harus berprinsip:

1.      Liquidity, yaitu pengeluaran pemerintah diharapkan di masa mendatang akan memberikan hasil, yang nantinya dapat membiayai negara dalam rangka kelangsungan pembangunan yang dilaksanakan.

2.      Productive, bahwa pengeluaran pemerintah bersifat produktif dalam arti terus menghasilkan terus-menerus.

3.      Reproductive, bahwa pengeluaran pemerintah di masa mendatang akan memiliki kemampuan yang lebih baik sehingga mengurangi beban pemerintah untuk pengeluarannya. Contoh, untuk pengeluaran pendidikan yang terus mendapatkan subsidi pada tahap awal pelaksanaannya, namun di masa mendatang dapat mandiri dan berperan nyata dalam pembangunan.

Dilihat dari sasaran yang ingin dicapai, maka pengeluaran pemerintah harus memenuhi prinsip;

1.      Economizing Principle yang berarti pengeluaran pemerintah hendaknya dilakukan seekonomis mungkin, sehingga pengerahan dana yang dikeluarkan tepat pda sasarannya.

2.      Better Selection of Alternative Principle, dimana setiap pengeluaran pemerintah hendaknya berupa hasil dari keputusan yang didasarkan pada pilihan dari berbagai alternatif yang diajukan.

3.      More Performance Eat Money Expensed, yang berarti bahwa setiap pengeluaran pemerintah diharapkan meningkatkan pertambahan penghasilan masyarakat yang selanjutnya akan menumbuhkan perekonomian negara.

Share this post