MAKALAH ASAL USUL KOTA SIGLI PIDIE

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Asal Usul Kota Sigli

Bicara menyangkut jalinan antara Aceh dengan Bugis tak lepas dari membicarakan jurusan perdagangan di Nusantara terhadap awal abad 15. Sejak era kuno pelayaran dan perdagangan dari Barat dan negara Cina memerlukan pelabuhan area persinggahan buat lokasi membawa modal & menumpuk barang.

Selagi sekian banyak abad fungsi emporium tersebut dijalankan oleh kerajaan Sriwijaya. Merosotnya kerajaan Sriwijaya terhadap akhir abad XIII menyebabkan fungsi itu terpencar ke sekian banyak daerah di Nusantara antara lain di Pidie dan Samudera Pasai. Tetapi, pada abad 15 Malaka berkembang jadi pusat perdagangan yg paling ramai sampai Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Perihal ini berdampak kemunduran sedikit demi sedikit kepada pusat perdagangan. Kemunduran Malaka menimbulkan Aceh yang merupakan pusat perdagangan yg disinggahi oleh para pedagang muslim yg tak ingin berhubungan bersama Portugis. Penyelenggaraan perkapalan dan perdagangan di kota-kota pelabuhan memunculkan rute komunikasi terbuka, maka berjalan mobilitas sosial baik horizontal ataupun vertikal, pun perubahan pola hidup dan nilai-nilai. Penyebaran agama Islam yg diboyong oleh kaum pedagang, perkawinan antar suku tak terlepas dari adanya rute perdagangan internasional terhadap periode dulu. Keadaan ini mengizinkan adanya pembauran antara beragam suku bangsa dalam satu daerah. Misalnya di Aceh sampai waktu ini ada penduduk di daerah Pidie menyaksikan dari profilnya serupa dengan orang Tamil di India, sedangkan di Lamno ada penduduk dgn warna mata biru mereka awalnya yakni populasi sendiri keturunan Portugis. Demikian pula bersama Cina & Arab serta sektor dari prototype orang Aceh.

B.     Asal Usul Raja-Raja Aceh Keturunan Bugis

Historiografi tradisional yg sempat berkembang di Aceh menyatakan silsilah Sultan Aceh keturunan Bugis diawali dgn kisah seseorang yg bernama Daeng Mansyur dari Wajo (sekarang ini salah satu Kab di Propinsi Sulawesi Selatan). Dirinya seseorang anak raja yg terdampar di perairan Pidie (Sekarang Ini Kab Pidie di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Disisi lain kita bakal bercerita menyangkut satu buah kampung (Aceh : Gampong) yg bernama Reubee (saat ini di Kecamatan Delima di Kab Pidie). Di kampung ini populer Dayah yg dipimpin oleh ulama bergelar Teungku Chik di Reubeë. Daeng Mansyur menikah bersama seseorang puteri anak Teungku Chik di Reubee tersebut dan dikaruniai dua orang anak, satu orang wanita adalah Putroë Suni & anak laki laki bernama Zainal Abidin.

Dalam catatan peristiwa, warga turunan Bugis yg ada di Aceh tak terlepas dari histori Sultan Iskandar Jejaka. Awal dari sultan Aceh berdarah Bugis dimulai bersama pernikahan Iskandar Jejaka dgn Putroë Suni anak Daeng Mansyur (menantu Teungku Chik Di Reubee). Putroë Suni disaat dewasa dipersunting oleh Sultan Iskandar Jejaka sedangkan Zainal Abidin hijrah ke Aceh Akbar kemudian populer bersama nama Teungku di Lhong & dirinya memiliki putra bernama Abdurrahim Maharajalela.

Penulis Belanda pun menyatakan menyangkut asal usul penduduk Bugis yg ada di Aceh bersama menyebut adanya tiga orang ulama di Pidie berasal dari Sulawesi Selatan ialah Teungku Seundri (sebenarnya yakni Sidendreng dalam logat Aceh dinamakan Seundri), Teungku Sigeuli yg namanya hasilnya diabadikan jadi nama Kota Sigli, dan Daeng Mansur dari Wajo. Sultan Iskandar Bujang lahir kepada th 1590 kepada musim pemerintahan Sultan Saidilmukamil (1588-1604). Sebelum Sultan Saidilmukamil kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Ali Riayat Syah atau Raja Buyung (± 1586-1588). Iskandar Belia memerintah kerajaan Aceh Darussalam dgn teramat bijak maka kerajaan Aceh mencapai periode mengagumkan. Perkawinannya bersama Putroe Suni dikaruniai seseorang anak wanita bernama Safiatuddin Syah. Safiatuddin menikah bersama Iskandar Thani berasal dari Pahang. Sehingga inilah awal dari adanya pemerintahan Sultanah dan Sultan keturunan Aceh-Bugis di Kerajaan Aceh Darussalam.

C.    Pidie Dalam Lintas Sejarah

Mengapa daerah Pidie sekarang ini dulu dikenal sebagai Poli. Dari mana asal usul kata Poli tersebut? Sejarawan Aceh M Junus Djamil (1968) meyakini Poli berasal dari nama raja pertama yang membuka kawasan Pidie yakni Syahir Pauling yang berasal dari Siam. Sejarawan Aceh lainnya, H M Zainuddin (1961) menilai, Poli berasal dari kata Pali, suku bangsa di Ceylon yang datang awal mula ke kawasan Pidie sekarang. Poli diyakini ada hubungannya dengan kata Melayu Polinesia. Asaliah lainnya dari kata Pungli pusat kerajaan bangsa Bari di lembah Sungai Nil. Bangsa Bari ini merupakan bangsa yang memuja ruh. Mereka suka memakai gelang kaki dari gading.

Sejauh mana korelasi Pidie masa lalu dengan Melayu Polinesia dan Bangsa Bari di lembah sungai Nil, ini juga perlu dikaji kembali untuk mendapatkan penjelasan yang jelas tentang sejarah Pidie itu sendiri secara menyeluruh, mulai dari awal hingga masa kini.

Ø  Pidie Pra Islam

Kajian pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu siapa sebenarnya yang pertama hidup dan membangun komunitas dan membentuk kerajaan di Pidie ini. Saya lebih tertarik untuk mengkaji Pidie jauh sebelum kerajaan Poli atau Pedir, yakni pada masa Kerajaan Sama Indra. Sejarawan Aceh M Junus Djamil (1968)  mengungkapkan, dalam kitab Umdatul-ilhab karangan Machdum Djohani disebutkan, masyarakat Pidie merupakan keturunan Syahir Pau Ling (Poli) yang berasal dari Siam. Ia yang pertama membuka daerah Pidie yang dinamainya Kerajaan Sama Indra. Kerajaan yang kemudian dalam perkembangannya menjadi Kerajaan Poli, lalu menjadi Pedir, dan berubah menjadi Pidie sebagaimana sekarang ini.

Machdum Djohani sebagaimana dikutip M Junus Djamil menjelaskan, Syahir Pau Ling ini merupakan empat bersaudara yang datang ke Aceh. Tiga saudaranya lainnya adalah:

ü  Syahir Nuwi, dikenal sebagai Pho He La, raja yang pertama membuka Kerajaan Peureulak.

ü  Syahir Tanwi, raja yang membuka Kerajaan Jeumpa, Bireuen.

ü  Syahir Dauli, raja yang membuka Bandar Lamuri, kerajaan Indra Purwa di Aceh Besar.

Keturunan merekalah yang setelah kedatangan Islam dikenal sebagai sukèe imum péut, golongan yang mendominasi pemerintahan di berbagai kerajaan di Aceh. Dominasi mereka juga diabadikan masyarakat Aceh dalam hadih maja. Sukèe lèe reutôh ban aneuék drang, sukèe ja sandang jeurah halleuba, sukèe tôk batèe na bacut-bacut, sukèe imum pèut nyang gok-gok dönya.

Bila merujuk pada keterangan Machdum Djohani tersebut, maka tahun lahirnya kerajaan Sama Indra di kawasan Pidie ini tak jauh beda dengan Peureulak, Jeumpa, dan Lamuri. Ini bisa menjadi salah satu point pertimbangan kita.

M Junus Djamil menjelaskan, Syahir Pau Ling merupakan pimpinan rombongan Mon Khmer dari Asia Tengah yang datang ke Pidie beberapa abad sebelum tahun masehi. Ia tidak menyebutkan tahun pasti, serta tidak menjelaskan apakah ketika rombogan itu datang sudah ada penduduk asli di Pidie.

Pada masa Kerajaan Sama Indra, penduduknya masih menganut agama yang dianut oleh bangsa Mon Khmer yakni agama Budha Mahayana atau Himayana yang kemudian juga berkembang agama Hindu. Kerajaan Sama Indra ini menjadi saingan Kerajaan Indra Purba (Lamuri) di sebelah barat dan Kerajaan Plak Plieng (Panca Warna) di sebelah Timur. Tidak jelas apakah Plak Plieng ini sama dengan Kerajaan Sahe/Sanghela di Paya Seutui, Ulim yang menjadi cikal bakal Negeri Meureudu, atau Plak Plieng dan Sahe/Sanghela berkembang pada periode yang berbeda, atau apakah kedua kerajaan tersebut pecahan dari Sama Indra?.

Sejarahawan Aceh lainnya, H M Zainuddin (1961) menjelaskan, Kerajaan Pidie pada zaman purba kala – mungkin yang dimaksudnya adalah Sama Indra – wilayahnya mulai dari Kuala Batee sampai ke Kuala Ulim. Bila berpegang pada keterangan H M Zainuddin ini, maka Kerajaan Sama Indra sebagai cikal bakal Pidie, lebih tua dari Kerajaan Sahe/ Sanghela di Meureudu. Bisa jadi juga Sahe/Sanghela merupakan pecahan dari Sama Indra.

Ahli sejarah kuno, Winstedt menyebut Poli (Pidie) pada masa dulu merupakan daerah  makmur dan jaya yang terkenal dengan pelabuhannya. Pertanyaannya sekarang, di mana pelebuhan Pidie tempo dulu itu? Ini juga harus kita gali lebih jauh. H M Zainuddin menjelaskan, Pelabuhan Poli berbentuk genting. Ia menduga pelabuhan itu merupakan sebuah muara yang kini dikenal sebagai Kuala Batee. Keyakinan H M Zainuddin tersebut berdasarkan pada catatan musafir Tiongkok, Pa Hin (413 Masehi) yang mengungkapkan tentang pelabuhan berbentuk genting tersebut.

Ø  Poli/Pedir dalam Riwayat Tiongkok

Sebagai sebuah kerajaan, Poli/Pedir membangun diplomasi dengan Tiongkok. Ini terungkap dalam kisah perjalanan musafir Tiongkok bernama Fa Hin (Fa Hian). Oleh H M Zainuddin dijelaskan, lawatan Fa Hian itu dilakukan pada masa Tiongkok dipimpin Dinasty Liang, pada awal abad V atau tahun 413 masehi. Dalam catatan Fa Hian sebagaimana dikutip H M Zainuddin dijelaskan, kerajaan Pedir itu luasnya sekitar 100 X 200 mil, sekitar 50 hari perjalanan kaki dari timur kebarat, 20 hari perjalanan dari utara ke selatan. Wiayahnya terdiri dari 136 desa yang mata pencaharian penduduknya sebagain besar menanam padi dua kali setahun. Ada juga yang memelihara ulat sutra untuk menenun kain. Di kawasan pesisir Poli saat itu penduduknya sudah memakai kain, tapi di pedalaman masih memakai kulit kayu (cawat). Raja Poli/Pedir saat itu masih beragama Budha. Tahun 518 masehi, raja Poli/Pedir mengirim utusannya ke Tiongkok untuk menjalin hubungan diplomatik. Membalas kunjungan tersebut, pada tahun 671 masehi Raja Tiongkok mengirim lagi utusannya ke Poli/Pedir. Utusan itu bernama I Tsing. Dia mengunjungi beberapa kerajaan pesisir di Sumatera, mulai dari Lamuri, Poli/Pedir, Pasia/Samudera, Peureulak hingga ke Dagroian. Namun tidak dijelaskan dimana Dagroian itu. Dalam kunjungan muhibah tersebut, selama lima bulan I Tsing tinggal dalam sebuah kampung berpagar bambu di pesisir Sumatera Utara.

Ø  Pedir Menjadi Kerajaan Islam

Menentukan hari jadi Pidie juga bisa dilakukan dengan menelusuri kapan Kerajaan Sama Indra berubah menjadi kerajaan Islam. Menentukan hari jadi Pidie dari awal Islam berkembang di Pidie lebih rasional dari pada beberapa point alternatif sebelumnya. Menelusuri peralihan Hindu ke Islam di Pidie juga lebih mudah dari pada menentukan kapan kedatangan bangsa Mon Khmer, serta kapan Kerajaan Sama Indra didirikan. Jadi mari kita alihkan perhatian kita kepada peristiwa transisi kaimanan tersebut.

M Junus Djamil mengungkapkan, peralihan itu terjadi setelah Kerajaan Sama Indra diserang oleh Kerajaan Aceh Darussalam menjelang pertengahan abad IX hijriah atau antara akhir abad XIV  dan awal abad XV masehi. Berarti dalam tahun 840-an hijriah atau 1390-an sampai 1410 masehi. Untuk lebih mendekati lagi tahun peralihan itu, kita bisa menelusuri siapa raja Kerajaan Aceh Darussalam yang melakukan penyerangan Sama Indra tersebut. Masih menurut M Junus Djamil penyerangan itu terjadi pada masa Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sulthan Mansur Syah I. Sulthan ini memimpin Aceh Darussalam pada periode 755 – 811 hijriah atau 1354 – 1408 masehi. Setelah penyerangan oleh Kerajaan Aceh Darussalam tersebut, nama Sama Indra dihilangkan menjadi Negeri Pedir yang kini kita sebut sebagai Pidie. Pengaruh hindu di Pedir barus habi terkikis ketika Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Mahmud II Alaiddin Johan Syah yang memerintah dari tahun 811 – 870 hijrian (1408-1465 masehi). Ia merupakan pengganti Sulthan Mansur Syah I.

Sulthan Mahmud II Alaiddin Johan Syah mengangkat Raja Husein Syah menjadi Sulthan Muda Pedir dengan gelar Maharaja Pedir Laksamana Raja. Kepadanya diberikan hak otonomi penuh untuk memerintah Pedir sebagai negeri otonom Kerajaan Aceh Darussalam.

M Junus Djamil merincikan, silsilah raja-raja Pedir selanjutnya adalah:

1.      Sulaiman Nur, anak Sulthan Husein Syah (Saudara Malik Munawar Syah, raja muda dan laksamana di Aru).

2.      Syamsu Syah (kemudian menjadi Sulthan Aceh Darussalam)

3.      Malik Ma’ruf Syah (Syahir Dauli I), putra Sulaiman Nur. Mangkat pada tahun 916 hijriah (1511 masehi) dikuburkan di komplek makam Teungku di Kandang, Keulibeuet, dekat kubur ayahnya, Sulaiman Nur.

4.      Ahmad Syah (Syahir Dauli II), putra dari Malik Ma’ruf Syah. Meninggal ketika kalah berperang melawan Sulthan Ali Mughayat Syah tahun 926 hijriah (1520 masehi) juga dikuburkan di Keulibeuet.

5.      Husein Syah, putra Sulthan Riayat Syah II (Meureuhom Kha) kemudian menjadi sulthan Aceh menggantikan ayahnya.

6.      Saidil Mukammil, putra Raja Firman Syah, 997 – 1011 hijriah (1589-1604 masehi). Merupakan ayah dari ibu Sulthan Iskandar Muda.

7.      Husein Syah II, putra dari Sulthan Saidil Mukammil.

8.      Meurah Poli, maharaja orang kaya Negeri Keumangan, dikenal sebagai Laksamana Panglima Pidie yang terkenal dalam perang menyerang Portugis di Malaka.

9.      Syahir Poli (Po Meurah) atau Maharaja Keumangan Po Rah. Bentara IX mukim Keumangan yang bergelar Pang Ulee Peunaroee. Saudaranya yang bernama Po Maneeh/ Po Nipeeh dijadikan Laksamana Negeri Pidie.

10.  Meurah Po Itam, Pang Ulee Peunaroe (Bentara Keumangan)

11.  Meurah Po Puan, Pang Ulee Peunaroe (Bentara Keumangan)

12.  Meurah Po Thahir, Pang Ulee Peunaroe (Bentara Keumangan) terkenal dalam perangPocut Muhammad dengan Poteu Jeumaloi (Sulthan Djamalul ‘Alam Badrul Munir) pada tahun 1152 hijriah (1740 masehi). Beliau mempunyai dia saudara: Murah Po Doom dan Meurah Po Johoo.

13.  Meurah Po Seuman (Usman) Pang Ulee Peunaroe

14.  Meurah Po Lateeh (Abdul Latif), Pang Ulee Peunaroe yang terkenal dengan istilah “Keumangan Teungeut”.

15.  Teuku Keumangan Jusuf, pemerintahannya sudah dalam masa perang Aceh melawan Belanda (di atas tahun 1873).

16.  Teuku Keumangan Umar, Uleebalang IX mukim Keumangan.

Ø  Kedatangan Pelawat Portugis

H Muhammad Said dalam makalahnya pada seminar Pekan Kebudayaan Aceh II, Agustus 1972  menjelaskan tentang kedatangan Ludovico di Varthema pelawat dari Portugal ke Pidie pada abad ke-15. Kedatangan Varthema itu ditulis oleh Prof D G E Hall dari Inggris dalam buku A History of South East Asia. Dalam buku itu dijelaskan pada abad ke-15 Pidie yang disebut sebagai Pedir merupakan daerah yang sudah maju, setiap tahunnya disinggahi sekurang-kurangnya 18 sampai 20 kapal asing, untuk memuat lada yang selanjutnya diangkut ke Tiongkok, Cina. Dari pelabuhan Pedir juga diekspor kemenyan dan sutra produksi masyarakat setempat dalam jumlah besar. Karena itu pula, banyak pendatang dari bangsa asing yang berdagang ke pelabuhan Pedir. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi warga pelabuhan waktu itu meningkat. Malah, Vartheme menggambarkan, di sebuah jalan dekat pelabuhan Pedir, terdapat sekitar 500 orang penukar mata uang asing. “So extensive was its trade, and so great the number of merchants resorting there, that one of its street contain about 500  moneychanger,”  tulis Varhtema.

Varthema oleh Muhammad Said disebutkan sama seperti Snouck Horgronje, yang masuk Islam untuk sebuah tujuan penelitian tentan dunia muslim. Sebelum ke Pedir, ia juga telah mempelajari Islam di Mekkah. Sesuatu yang kemudian juga dilakukan  Snouck Hourgronje dari Belanda, tapi Snouck lebih terkenal ketimbang Varthema, karena berhasil menulis sejumlah buku tentang Aceh. Dalam catatannya Varthema mengatakan takjub terhadap negeri Pedir yang saat itu sudah menggunakan uang emas, perak, dan tembaga sebagai alat jual beli, serta aturan hukum yang sudah berjalan dengan baik, yang disebutnya “Strict Administration of Justice,”.  Selain itu, Varthema juga menulis tentang kapal-kapal besar milik nelayan yang disebut tongkang,  yang menggunakan dua buah kemudi. Ia juga mengupas secara terperinci tentang keahlian rakyat Pedir tentang perindustrian kala itu, yang sudah mampu membuat alat-alat peletup atau senjata api.

Ø  Jabatan Kehormatan  dari Sulthan Iskandar Muda

Ketika hendak menyerang Semenanjung Malaka, Sulthan Iskandar Muda mengunjungi Negeri Pidie dan Meureudu. Rapat besar dilakukan dengan Uleebalang dan panglima di dua negeri tersebut. Para pembesar yang hadir antara lain: Tgk Jalalauddin Fakih (Tgk Japakeh) Tgk Malem Dagang dan Panglima Pidie, Bentara Blang Ratna Wangsa, Meuntroe Adam, Bentara Keumangan, Bentara Seumasat Geuleumpang Payong, Bentara Puteh Mukim VIII, serta para petinggi negeri dan ulama di daerah itu.

Kepada Sulthan Iskandar Muda diusulkan agar Malem Dagang diangkat menjadi Panglima perang menyerang Semenanjung Malaya. Hal itu diterima oleh Sulthan  dan Malem Dagang pun diangkat menjadi panglima. Rapat itu juga menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh rakyat negeri Meureudu dan Pidie mendukung perang yang akan dilakukan Sulthan. Sulthan Iskandar Muda mengangkat dan mengambil sumpah pejabat pemerintahan di Negeri Meureudu dan Pidie. Kepada mereka diberikan gelar kehormatan Mentroe (Menteri) dan Bentara (perwira), serta panglima dan keujruen bagi Uleebalang yang menjabat di kuala dan rimba. Jabatan kehormatan Meuntroe diberikan kepada, Meuntroe Banggalang, Aree, Garot Metareum dan Krueng Seumideun. Sedangkan jabatan kehormatan Bentara diberikan kepada Bentara Rubee, Ceubo, Titue Keumala, Gigieng, Pineung, Blang Gapu, Gampong Asan, Ndjong, Tanoh Mirah dan Luengputu. Sementara jabatan kehormatan Keujruen diberikan kepada, Keujruen Teurusip, Aron Langieng, Musa, Pante Raja, Pangwa. Dan panglima yang menjaga perintah turun ke sawah diangkat Panglima Meugoe Unoe. Untuk memimpin armada dan tentara kerajaan yang akan menyerang Semenanjung Malaya itu, Malem Dagang dari Negeri Meureudu diangkat menjadi Panglima dengan jabatan panglima besar.

Ø  Kuburan di Pulo Puep

Satu bekas purba kala ditemukan di Gampong Pulo Puep, sekitar dua sampai tiga kilomter arah utara pasar Luengputu.  H M Zainuddin mengungkapkan, di gampong itu juga ditemukan kuburan dengan batu nisan yang sama seperti ditemukan di makam raja raja Pasai dan makan di Keulibeut. Kuburan itu ditemukan di sebuah tempat yang dinamai Pulo Gayo. Pada tahun 1939 H M Zainuddin pernah melakukan penelitian lansung ke tempat itu. Ia mengaku penasaran mengapa tempat itu dinamai Pulo Gayo sementara umumnya orang mengetahuyi Gayo itu berada di Aceh bagian tengah. Dari pedududuk di Pulo Puep H M Zainuddin memperoleh informasi bahwa dahulu kala di daerah itu hanya ada beberapa gampong diantaranya: Pulo Piuep, Pulo Pisang dan Pulo Angkoi di dekat Kuala Putu (Luengputu) yang menyatu dengan Kuala Ndjong. Suatu waktu seorang raja dari Gayo datang ke daerah itu untuk menghadap raja Ndjong. Tapi sampai di kuala itu ia sakit dan beberapa hari kemudian meninggal. Ia dikuburkan di sana.

Beberapa tahun kemudian ahli waris Raja Gayo itu datang berziarah. Kuburan itu diperbaiki dan dipasang batu nisan yang berukir dengan huruf arab yang artinya “Di sini ada kuburan Raja Gayo”. Setelah itulah daerah di kuburan itu dinamai Pulo Gayo. Ketika meneliti keberadaan kuburan tersebut, H M Zainuddin menemukan potongan-potongan batu nisan yang sudah runtuh dan jatuh ke dalam sebuah sungai kecil (alue). Dua potongan nisan itu diambil oleh H M Zainuddin. Ia merekam tulisan di potongan nisan tersebut dengan menggunakan karbon.

Dari penduduk Pulo Pueb H M Zainuddin juga memperoleh kabar bahwa tidak jauh dari Pulo Gayo itu nelayan di sana sering menemukan rantai suah kapal dan papan bekas perahu zaman dahulu. H M Zainuddin pun kemudian melanjutkan penelitiannya ke sana. Kesimpulannya, daerah itu merupakan salah satu daerah pelabuhan penting zaman dahulu di Kerajaan Pedir, malah jauh sebelum kerajaan itu terbentuk, yakni pada masa Pedir masih bernama Kerajaan Sama Indra. Meski demikian, H M Zainuddin tidak bisa memastikan bagaimana bentuk dan susunan pemerintahan di kerajaan tersebut. Hanya saja ketika Kerjaan Aceh Darussalam telah terbentuk dan Pedir menjadi bagian federasi di dalamnya, diketahui bahwa Pedir yang saat itu sudah dipanggil dengan sebutan Pidie diperintahkan oleh banyak uleebalang di berbagai wilayahnya.

Para uleebalang itu bergelar meuntroe, panglima, imum, keujruen dan bentara, seperti: Meuntroe Banggalang, Meuntroe Garot, Bentara Rubee, Imum Peutawoe Andeue, Meuntroe Gampong Are, bentara Po Puteh Mukim VIII, Imum Lhokkadju, Meuntroe Metarem (Metareuem), Meuntroe Krueng Seumideum, Bentara Pinueng, Bentara Gigieng, Bentara Blang Ratnawangsa, panglima Meugeu, Bentara Keumangan, Meuntroe Adan, Bentara Seumasat Glumpang Payong, Bentara Blang Gapu (Ie Lubeu), Bentara Gampong Asan, Bentara Ndjong, Bentara Putu, Bentara Alue, Keujruen Aron, Keujruen Pencalang Rimba Truseb, Bentara Djumbo’, Bentara Titue, Bentara Keumala, Kejrueng Panteraja, Kejrueng Peurambat Pangwa, dan Keujrueng Chik Meureudu. Para uleebalang tersebut memerintah sendiri negerinya yang langsung berhubungan dengan Sulthan Kerajaan Aceh Darussalam. Bahkan beberapa uleebalang diangkat oleh raja Kerajaan Aceh Darussalam pada masa diperintah oleh Sulthan Iskandar Muda. Mereka yang diangkat langsung oleh Sulthan Iskandar Muda merupakan para uleebalang baru untuk memimpin daerah yang baru dibuka waktu itu, seperti: Bentara Pineung, Bentara Gigieng, Panglima Meugeu, Imuem Peutawoe Andeue dan Ilot, Bentara Cumbo’, Bentara Titue dan Bentara Keumala.

Daerah itu dibuka oleh Sulthan Iskandar Muda untuk memperluas persawahan dan mengatur irigasi. Air dari Keulama dialirkan hingga ke persawahan melalui sungai kecil (lueng) ke setiap wilayah pertanian seperti Rubee, Iboh (Lueng Bintang), Ie Lubeu (Lueng Djaman), Mangki (Lueng Busu/Lueng Rambayan). Air dari Keumala itu juag ditersukan ke Lueng Alue Batee, Glumoang Payong, Unoe (Lueng Glumpang Minyeuk/Lueng Trueng Campli), Ndjong dan Lancok (Lueng Putu). Semua jalur irigasi (lueng) itu digali secara bersama-sama oleh rakyat atas perintah Sulthan Iskandar Muda. Karena itulah negeri-negeri di Pidie dan Meureudu waktu itu kaya dengan berbagai hasil pertanian dan perkebunan. Malah pada zaman Sulthan Iskandar Mudan, negeri Meureudu dijadikan sebagai daerah lumbung pangan bagi Kerajaan Aceh Darussalam. Pembangunan irigasi ke sawah-sawah di semua daerah itu juga melibatkan ulama-ulama setempat, seperti Tgk Di Waido (Lueng Bintang) atau sering disebut Tgk Di Pasi, kemduian Tgk Treung Campi di Glumpang Minyek yang membuka irigasi ke blang raya Glumpang Payong. Tgk Rubiah (Rubieh) di Meureudu dan beberapa tempat lainnya. Sampai sekarang para petani sebelum turun ke sawah melakukan khanduri blang di makam ulama-ulama tersebut.

Ø  Federasi Uleebalang XII dan VI

Pada masa kerajaan Aceh Darusalam diperintah oleh Sulthan Alauddin Mahmud Syah (1767 – 1787) terjadi kekacaun di berbagai dearah akibat perang saudara. Uleebalang yang satu menyerang wilayah uleebalang lainnya untuk memperluas daerah kekuasaan dan menguasai perkebunan. Untuk menghadapi hal tersebut, dibentuklah dua federasi uleebang di Pidie, yakni federasi uleebalang duablah (XII) dan federasi uleebang nam (VI). Federasi uleebalang XII meliputi Teuku Raja Pakeh, Teuku Bentara Ribee, Meuntroe Banggalang, Teuku Bentara Blang, Bentara Tjumbok, Bentara Titue di bagian barat yang dipimpin oleh Teuku Raja Pakeh. Kemudian di bagian timur Meuntroe Adan, Bentara Seumasat Glumpang Payong, Keujrueun Aron, Keujruen Truseb, Bentara Ndjong, Bentara Putu, Bentara Gampong Asan yang dipimpin oleh Meuntroe Adan yang bergelar Meuntroe Polem kemudian menjadi Lakasama Polem.

Sementara federasi uleebalang VI terdiri dari: Bentara Keumangan (Panghulee Peunareu), Bentara Sama Indra (Mukim VIII), Bentara Pineung, Bentara Keumala, Panglima Meugeu, dan Bentara Gigieng. Federasi ini dipimpin oleh Bantara Keumangan. Laksamana Polem kemudian mengawinkan anaknya yang bernama Teuku Muhammad Hussain dengan anak Teuku Bentara Ndjong. Ketika Teuku Bentara Ndjong meninggal ia tidak memiliki anak laki-laki, maka diangkatlah menantunya itu sebagai penggantinya oleh masyarakat setempat.

Kemudian Teuku Muhammad Hussain menikah lagi dengan anaknya Teuku Bentara Gampong Asan, karena perkawinan itu pula Gampong Asan berhasil dipengaruhinya. Dari sana ia menunaikan haji ke Mekkah. Sepulangnya dari Mekkah ternyata Laksamana Polem ayahnya sudah meninggal, maka diangkatlah dia menjadi laksamana dengan gelar Laksamana Tuan Haji Muhammad Hussain. Laksamana Hussain sangat giat membangun perkebunan lada. Pada masa itu Bandar Pulau Pinang di semenanjung Malaka sudah dibuka oleh Raffles, maka Laksamana Hussain berangkat ke sana bersama rombongannya untuk misi dagang. Pulang dari sana, ia memperluas perkebunan, untuk tujuan itu maka Bentara Putu diserang. Ia ingin mengambil dan menguasai perkebunan di perbukitan Paru, Musa dan Panteraja yang saat itu juga sudah mengembangkan perkebunan lada. Setelah menaklukkan daerah tersebut, Laksamana Hussain mendatangkan orang-orang Cetti dari Pulau Pinang untuk bekerja di perkebunan tersebut. Perkebunan itu di atas perbukitan Musa itu diatur oleh Haji Lam Ara, kawannya Laksamana Hussain ketika sama-sama naik haji ke Mekkah.

Laksama Hussain memmiliki 17 anak, anak-anaknya itu diminta untuk mengatur dan membuka wilayah perkebunan baru. Teuku Rajeu’ Main disuruhnya menjaga pantai sepanjang Blang Gapu, Ie Luebeu sampai ke Kuala Ndjong. Ia memerintah di sana dengan membuka peternakan sapi dan pertambakan, serta memperbanyak pukat (jaring) bagi para nelayan. Anak Laksamana Hussain lainnya, Teuku Sjahbuddin disuruh untuk menetap di Panteraja. Di sana ia membuka perkebunan lada dan menikah dengan anak Kejrueng Beuracan. Anak Laksamana Hussain ada juga yang dinikahkan dengan Keujruen Chik Samalanga. Sementara anaknya yang tua, Teuku Mahmud membantunya memerintah di Kuala dan Keude Ndjong. Karena perkawinan anak-anaknya itulah pengaruh kekuasaannya Laksamana Hussain semakin melebar. Kemudian anaknya yang perempuan bernama Pocut Atikah dikawinkan denan Teuku Raja Pakeh Dalam. Karena giatnya Laksamana Tuan Haji Muhammad Hussain membangun perkebunan dan memperluas kekuasan, ia menjadi uleebalang terkaya di Pidie melalui politik perkawinan anak-anaknya, hingga ia mendapat dukungan yang kuat.

Setelah Laksamana Tuanku Muhammad Hussain mangkat, maka diangkatlah Teuku Mahmud, anaknya sebagai pengganti degan gelar Laksamana Mahmud. Dalam pemerintahannya terjadi perang dengan negeri Meureudu, karena Meureudu menyerang untuk merebut wilayah Pangwa dan Trienggadeng. Panglima Siblok yang diangkat oleh Laksamana Mahmud untuk memerintah di Kejreuen Pangwa tak mampu melawan. Ia ditangkap dan dikirim ke Bentara Keumangan oleh panglima Meureudu karena negeri Meureudu waktu itu telah mengikat hubungan dengan federasi uleebalang VI. Sampai di Keumangan, Panglima Siblok dibunuh. Karena itu Laksamana Mahmud marah besar. Ia menghimpun pasukannya untuk menuntut balas dan menyerang Negeri Meureudu. Dalam perang itu penglima perang negeri Meureudu Teuku Muda Cut Latif ditawan dan dikirim ke Bandar Aceh Darussalam untuk disidangkan oleh Sulthan. Sulthan kemudian mendamaikan dua negeri tersebut dan panglima Meureudu dibebaskan, sementara wilayah Pangwa dan Trienggadeng diserahkan dalam pengawasan federasi uleebalang XII yang dipimpin oleh Laksamana Mahmud. Dari perdamaian itu kemudian anak Laksamana Mahmud dinikahkan dengan anak panglima besar negeri Meureudu, Teuku Muda Cut Latif.

Ø  Pidie Masa Kolonial Hingga Sekarang

Sejarah terus berlanjut dengan kedatangan bangsa asing ke nusantara, diantaranya Portugis, Inggris, dan Belanda. Misi dagang yang dibawa Belanda kemudian berujung dengan kekerasan bersenjata. Perang Aceh dengan Belanda pun berlangsung dalam waktu yang lama. Ketika pusat Kerajaan Aceh (Dalam) berhasil direbut Belanda pada 24 Januari 1874, serta Sulthan Alaiddin Mahmud Syah mangkat pada 28 Januari 1874 karena wabah kolera, maka pusat kerajaan Aceh dipindahkan ke Keumala, Pidie. Belanda baru bisa menguasia Aceh secara de facto pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menduduki benteng Kuta Glee di Batee Iliek.

Kemudian dengan Surat Keputusan Vander Guevernement General Van nederland Indie tanggal 7 September 1934, Aceh dibagi menjadi enam Afdeeling (kabupaten) yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Salah satunya adalah Afdeeling Pidie.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No 7 (drt) tahun 1956 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie. Kemudian sejalan dengan meningkatnya aktivita pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pidie, maka pada tahun 1988 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat keputusan nomor 136.21 – 526 tentang pembentukan tiga wilayah pembantu Bupati Pidie, yaitu : Wilayah I dengan ibukotanya Kota Sigli terdiri dari 10 kecamatan, Wilayah II dengan ibokotanya Kota Bakti terdiri dari 7 kecamatan, dan Wilayah III dengan ibukotanya Meureudu terdiri dari enam kecamatan. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini kemuduan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh nomor 061.1/851/1988, tanggal 1 November 1988, tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pembantu Bupati Pidie Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III, serta Kantor Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Lhoksukon.

Menindaklanjuti kedua keputusan itu, Bupati Pidie kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 136/139/1989, tentang pedoman pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja pembantu Bupati dalam daerah Tingkat II Pidie untuk Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III. Nama-nama bupati Kabupaten Pidie hingga tahun 20017 sebagai berikut :

1.      T Cik Mat Sayed 1945 – 1946

2.      Tgk Abdul Wahab Seulimum 1946 – 1949

3.      Tgk Sulaiman Daud 1949 – 1952

4.      T A Hasan 1952 – 1953

5.      M Saleh Hasyem 1953 – 1954

6.      Mohd Ali T Panglima Polem 1954 – 1955

7.      Yuhana Datuk Nan Labih 1955 – 1956

8.      Tgk Usman Azis 1956 – 1960

9.      Tgk Ibrahim Abduh 1960 – 1965

10.  Letkol Abdullah Benseh 1965 – 1967

11.  M Husen 1967 – 1968

12.  Letkol Abdullah Benseh 1968 – 1970

13.  Hasbi Usman 1970 – 1970

14.  Mahyuddin Hasyem 1970 – 1974

15.  T. Sulaiman Effendi 1974 – 1975

16.  Letkol Sayed Zakaria 1975 - 1980

17.  Drs Nurdin Abdul Rachman 1980 – 1985

18.  Drs Nurdin Abdul Rachman 1985 – 1990

19.  Drs M Diah Ibrahim 1990 – 1995

20.  Drs M Djakfar Ismail 1995 – 2000

21.  Ir Abdullah Yahya, MS 2000 – 2006

22.  Drs H Saifuddin AR SPMH M.Kes Januari – Maret 2007

23.  Mirza Ismail, Sos 2007 – 2012

24.  Sarjani Abdullah 2012 – 2017

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Æ  Sejarawan Aceh M Junus Djamil (1968) meyakini Poli berasal dari nama raja pertama yang membuka kawasan Pidie yakni Syahir Pauling yang berasal dari Siam.

Æ  H M Zainuddin (1961) menilai, Poli berasal dari kata Pali, suku bangsa di Ceylon yang datang awal mula ke kawasan Pidie sekarang.

Æ  Sejarawan Aceh M Junus Djamil (1968)  mengungkapkan, dalam kitab Umdatul-ilhab karangan Machdum Djohani disebutkan, masyarakat Pidie merupakan keturunan Syahir Pau Ling (Poli).

Æ  H M Zainuddin (1961) menjelaskan, Kerajaan Pidie pada zaman purba kala – mungkin yang dimaksudnya adalah Sama Indra – wilayahnya mulai dari Kuala Batee sampai ke Kuala Ulim.

Æ  Ahli sejarah kuno, Winstedt menyebut Poli (Pidie) pada masa dulu merupakan daerah  makmur dan jaya yang terkenal dengan pelabuhannya. Pertanyaannya sekarang, di mana pelebuhan Pidie tempo dulu itu? Ini juga harus kita gali lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

H M Zainuddin, Atjeh dalam Inskripsi dan Lintasan Sedjarah, Agustus 1972, Kutaradja, Panitia Seminar Pekan Kebudayaan Aceh II.

H M Zainuddin, Singa Atjeh, Biografi Sri Sulthan Iskandar Muda, 1957, Medan, Pustaka Iskandar Muda.

H M Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, Cetakan I, 1961, Medan, Pustaka Iskandar Muda.

H Muhammad Said, Wajah Rakyat Atjeh dalam Lintasan Sejarah, Agustus 1972,  Kutaradja, Panitia Seminar Pekan Kebudayaan Aceh II.

Ibid., Lihat juga Mohammad Said Atjeh Sepandjang Abad,

Ibid., Sumber ini mungkin dapat dibaca lebih lanjut pada T.J.Veltman, Nota over de Geschiedenis van Het Landschap Pidie, TBG, : 58,1919, hlm. 79-87,101.

Iskandar Norman, Pidie Jaya dalam Lintasan Sejarah, Cetakan I, Desember 2011, Banda Aceh, Bandar Publishing.

M Junus Djamil, Silsilah Tawarich Radja-radja Keradjaan Atjeh, 1968, Kutaradja, Adjdam-I/Iskandar Muda.

Munawiah, Birokrasi Kolonial di Aceh 1903-1942, Cetakan I, Desember 2007, Yogjakarta, AK Group dan Ar Raniry Press.

Rusdi Sufi dalam Ismail Sofyan (ed.), Wanita Utama Nusantara Dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta : Jayakarta Agung Offset, 1994), hlm. 42.

Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 Dari Emporium sampaiImporium, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 4.

T Ibrahim Alfian,  Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah, Cetakan I, 1999, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA).

T Ibrahim Alfian, Wajah Rakyat Aceh dalam Lintasan Sejarah, Agustus 1972, Kutaradja, Panitia seminar Pekan Kebudayaan Aceh II.

Tuanku Abdul Jalil, Peranan Aceh-Bugis Menghadapi Inggris dan Belanda, makalah Musyawarah Kerja Nasional Sejarah XII, (Medan : Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, 12-15 Juli 1994).

Share this post