PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR
Kurang
kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya
saing ekonomi, terutama bagi sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan
kerja utama dan sektor manufaktur yang merupakan salah satu motor bagi
pertumbuhan ekonomi. Menurut catatan
World Economic Forum (WEF) tahun 2004, posisi daya saing Indonesia masih berada
pada urutan ke-69 dari 104 negara yang diteliti. Posisi tersebut sesungguhnya
telah naik dari urutan ke-72 pada tahun sebelumnya. Namun demikian,
dibandingkan dengan beberapa negara pesaing di kawasan ASEAN, posisi ini
relatif lebih buruk. Sebagai contoh, Malaysia pada tahun 2004 berada pada
urutan ke-31 sedangkan Thailand berada di posisi ke-34. Negara ASEAN yang
posisi daya saingnya dibawah Indonesia adalah Filipina (urutan ke-76) dan
Vietnam (urutan ke-77). Adapun menurut catatan International Institute for
Management Development (IMD) yang juga menerbitkan World Competitiveness Report
2004, posisi Indonesia berada pada urutan ke-58 dari 60 negara yang diteliti.
Sejak tahun 2000, peringkat daya saing ekonomi Indonesia berturut-turut turun
dari posisinya ke-43 pada tahun 2000, urutan ke-46 pada tahun 2001, urutan
ke-47 pada tahun 2002, dan urutan ke-57 pada tahun 2003. Peringkat Indonesia
hanya berada di atas Argentina (59) dan Venezuela (60). Dalam pengamatan
lembaga ini, posisi Filipina relatif lebih baik (yaitu pada urutan ke-52),
walaupun peringkatnya juga terus mengalami penurunan dari posisinya di urutan
ke-35 pada tahun 2000.
A.
PERMASALAHAN
Terpuruknya daya saing tersebut merupakan akibat dari berbagai
faktor. Menurut tolok ukur WEF, diidentifikasi 5 (lima) faktor penting yang
menonjol. Pada tataran makro, terdapat 3 (tiga) faktor, yaitu: (a) tidak
kondusifnya kondisi ekonomi makro; (b) buruknya kualitas kelembagaan publik
dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan (c)
lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan
peningkatan produktivitas. Sementara itu, pada tataran mikro atau tataran
bisnis, 2 (dua) faktor yang menonjol adalah: (a) rendahnya efisiensi usaha pada
tingkat operasionalisasi perusahaan; dan (b) lemahnya iklim persaingan usaha.
Menurut catatan IMD, rendahnya kondisi daya
saing Indonesia, disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional dalam 4
(empat) hal pokok, yaitu: (a) buruknya kinerja perekonomian nasional yang
tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi,
ketenagakerjaan, dan stabilitas harga, (b) buruknya efisiensi kelembagaan
pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan
kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim
usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih
banyak tumpang tindih, dan kompleksitas struktur sosialnya, (c) lemahnya
efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggung
jawab yang tercermin dari tingkat produktivitasnya yang rendah, pasar tenaga
kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah, serta
praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional, dan (d)
keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi, dan
infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan
dan kesehatan.
Dalam rentang waktu yang lebih lama, United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO) mengembangkan indikator Competitiveness
Industrial Performance (CIP) yang kemudian diterapkan untuk mengukur peringkat
daya saing sektor industri manufaktur pada 93 negara dalam periode 1980 - 2000.
Dalam Industrial Development Report 2004, ukuran indikator CIP tersebut terdiri
dari 4 (empat) variabel utama, yaitu: (a) nilai tambah industri manuktur per
kapita, (b) ekspor industri manufaktur per kapita, (c) insensitas
industrialisasi yang diukur dari kontribusi industri manufaktur pada PDB dan
kontribusi industri manufaktur berteknologi menengah dan tinggi pada sektor
industri manufaktur, dan (d) kualitas eskpor yang diukur dari kontribusi ekspor
manufaktur dalam total ekspor dan kontribusi manufaktur berteknologi menengah
dan tinggi dalam nilai ekspor industri manufaktur.
Dalam periode 1980-2000 kinerja industri manufaktur Indonesia
dikategorikan sebagai salah satu pemenang utama (main winners) bersama beberapa
negara berkembang lain yang kebanyakan berasal dari kawasan Asia Timur. Dalam
dua dekade tersebut, kawasan Asia Timur memang merupakan kawasan yang disebut
sebagai mesin pertumbuhan bagi peningkatan peran negara berkembang dalam
pengembangan industri manufaktur. Di antara kinerja negara-negara berkembang
tersebut, Cina merupakan pemenang nomor wahid. Sementara itu, peringkat kinerja
industri manufaktur Indonesia memang meningkat dari urutan ke-75 pada tahun
1980, menjadi urutan ke-54 pada tahun 1990, dan urutan ke-38 pada tahun 2000.
Namun demikian, dibandingkan dengan beberapa negara pesaing utama di Asia Timur
(termasuk ASEAN), peningkatan posisi Indonesia memang relatif terpuruk.
Gambaran yang diungkapkan oleh UNIDO memang baru sampai pada tahun
2000. Memperhatikan perkembangan perekonomian dan terpuruknya kegiatan sektor
produksi, kemungkinan besar peringkat sektor industri manufaktur di Indonesia
kembali turun setelah tahun 2000. Meskipun kondisi ekonomi makro makin membaik
sejak dua tahun terakhir, prestasi di atas belum cukup membawa ke arah
pemulihan aktivitas sektor produksi, terutama industri manufaktur, ke tataran
sebelum krisis apalagi mendongkrak peningkatan daya saingnya.
Selain permasalahan berkenaan dengan kondisi ekonomi, faktor-faktor
penting di luar ekonomi juga belum menunjukkan perbaikan kinerja secara nyata.
Sebagai salah satu contoh, pengembangan dan penerapan iptek terutama untuk
kepentingan produksi masih sangat terbatas. Dengan urutan Indonesia di posisi
ke 60 dari 72 negara dalam Indeks Pencapaian Teknologi (IPT), hal tersebut
mengindikasikan bahwa integrasi peningkatan iptek untuk produksi masih akan
banyak mengalami hambatan. Permasalahan lainnya adalah kualitas infrastruktur
yang masih menurun dan kualitas SDM yang umumnya masih rendah.
Berbagai permasalahan di tingkat makro di atas, membawa pengaruh
negatif pada kondisi pada tataran bisnis atau industri. Pengembangan
kelembagaan dan kemampuan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada
tingkat perusahaan tidak berjalan sesuai harapan. Sebagai contoh, peningkatan
produktivitas pekerja tidak tercipta. Dari indikasi sederhana seperti
pertumbuhan upah riil dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah per pekerja
untuk sektor industri manufaktur, kondisinya menunjukan penurunan untuk seluruh
skala usaha. Contoh lain, mekanisme hubungan industrial yang terjadi belum
secara proporsional menampung kepentingan pengusaha dan pekerja. Sementara itu,
standardisasi nasional produk industri, pengembangan infrastruktur yang efisien
dan sesuai dengan kebutuhan sektor industri, serta peningkatan kompetensi
tenaga kerja belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan sumberdaya.
Meskipun permasalahan penurunan daya saing ini berawal sebelum
krisis tahun 1997, perkembangan industri sangat memburuk setelah krisis tahun
1997. Banyak pengamat mengindikasikan terjadinya “deindustrialisasi”. Gejala
ini ditunjukkan dengan mengamati perkembangan tingkat realisasi kapasitas
produksi (utilisasi kapasitas), jumlah perusahaan, dan indeks produksi seperti
ditunjukkan tabel di bawah ini. Pemanfaatan kapasitas terpasang industri
manufaktur tahun 2002 hanya berkisar di 60 persen, menurun jauh dibandingkan
dengan kondisi sebelum krisis yang berkisar di 80 persen. Dalam periode 1996
sampai 2002, jumlah perusahaan industri berskala sedang dan besar menurun
hampir 1.800 unit usaha atau sekitar 8 persen dari 22.997 unit usaha yang ada
tahun 1996. Sementara itu, indeks produksi industri pengolahan berskala besar
dan sedang juga mengalami penurunan cukup signifikan, sekitar 15 persen, dari
126,54 persen pada tahun 1997 menjadi 100,29 persen pada tahun 2002.
|
INDIKATOR
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
|
Utilisasi
Kapasitas *)
|
82.10%
|
81.19%
|
54.99%
|
56.14%
|
61.68%
|
62.32%
|
63.33%
|
|
Jumlah Perusahaan
|
22,997
|
22,386
|
21,423
|
22,070
|
22,174
|
21,396
|
21,146
|
|
Indeks
Produksi **)
|
120.04%
|
126.54%
|
103.46%
|
105.44%
|
109.22%
|
108.04%
|
100.29%
|
Catatan:
*)
Data tahun 1996 dan 1997 dari BPS; sedangkan dari tahun 1998 – 2002 dari
DepPerindag
**)
1993 = 100%
Penyebab utama fenomena tersebut adalah daya saing produk-produk
manufaktur yang terus melemah. Di dalam negeri, produk manufaktur seperti
elektronika rumah tangga kalah bersaing dengan produk impor, apalagi diperburuk
dengan banyaknya produk impor illegal. Di pasar internasional, produk tekstil
(TPT) dan produk kayu yang sesungguhnya masih menjadi primadona ekspor kalah
bersaing dengan produk dari Cina dan negara ASEAN lainnya. Terpuruknya daya
saing kita juga disebabkan karena membengkaknya biaya overhead produksi. Dari
hasil identifikasi oleh perusahaan Jepang, bila biaya produksi manufaktur kita
diberi indeks 100, maka Cina hanya sekitar 62, Filipina 77, Malaysia 79, dan
Thailand 89. Struktur biaya produksi manufaktur kita juga sangat rentan dimana
biaya overhead mencapai 33,4 dan biaya untuk material mencapai 58,3. Sebagai
bandingannya: overhead di Cina hanya 17,1 dan material hanya 39,9.
Penelaahan terhadap tingginya kedua pos biaya di atas menyimpulkan
beberapa permasalahan spesifik di sektor industri manufaktur, yaitu sebagai
berikut:
KKN dan layanan umum yang buruk mengakibatkan tingginya biaya overhead.
Menurut kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), pengeluaran
untuk berbagai pungutan dan untuk biaya buruknya layanan umum menambah biaya overhead
sekitar 8,7 persen – 11,2 persen. Cost of money yang relatif tinggi, tercermin
dari suku bunga yang saat ini sangat tinggi. Pengusaha dalam negeri yang
mengandalkan perbankan dalam negeri akan kalah bersaing dengan perusahaan yang
modal kerjanya dari luar negeri dengan bunga berkisar 4–6 persen.
Administrasi perpajakan yang belum optimal. Pengusaha menganggap
administrasi perpajakan terutama dalam kaitannya dengan restitusi produk-produk
industri ekspor sangat tidak efisien. Hal tersebut mengakibatkan daya saing
produk ekspor menjadi berkurang karena ketidakefisiensian tersebut dibebankan
ke harga jualnya. Selain itu, hal tersebut juga tidak kondusif untuk integrasi
antar industri terkait untuk pengadaan bahan antaranya. Pada umumnya mereka
memilih untuk impor bahan baku atau produk antara karena sejak awal tidak
terkena PPN.
Kandungan impor sangat tinggi. Nilai impor bahan baku, bahan antara
(intermediate), dan komponen untuk seluruh industri meningkat dari 28 persen
pada tahun 1993 menjadi 30 persen pada tahun 2002. Khusus untuk industri
tekstil, kimia, dan logam dasar nilai tersebut mencapai 30-40 persen, sedangkan
untuk industri mesin, elektronik dan barang-barang logam mencapai lebih dari 60
persen. Tingginya kandungan impor ini mengakibatkan rentannya biaya produksi
terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan kecilnya nilai tambah yang mengalir
pada perekonomian domestik.
Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Nilai tambah industri
nasional relatif rendah, hal ini menunjukkan bahwa karakteristik industri
manufaktur masih tipe “tukang jahit,” meskipun dalam komposisi ekspor mulai
terjadi peningkatan proporsi produk ekspor berteknologi menengah dan tinggi.
Kehadiran foreign direct investment (FDI) yang mempunyai potensi sebagai basis
untuk alih teknologi belum dapat dimanfaatkan.
Kualitas SDM relatif rendah. Dari hampir 4,2 juta orang tenaga
kerja industri dalam 22.894 perusahaan pada tahun 1996, hanya 2 persen
berpendidikan sarjana, sekitar 0,1 persen berpendidikan master, dan 0,005
persen (hanya 225 orang) berpendidikan doktor. Sementara itu, intensitas
pelatihan yang dilaksanakan oleh industri belum juga menggembirakan. Hasil
survei tahun 1990-an menunjukkan hanya 18,9 persen perusahaan di Indonesia
melaksanakannya. Di Malaysia, kegiatan yang sama dilakukan oleh hampir 84
persen perusahaan-perusahaannya. SDM dengan kualitas ini akan sulit diharapkan
menghasilkan peningkatan produktivitas apalagi inovasi-inovasi yang bermutu
untuk teknologi produksinya.
Iklim persaingan yang kurang sehat. Banyak sub-sektor industri yang
beroperasi dalam kondisi mendekati ”monopoli”. Hal ini ditunjukkan dengan
tingginya indeks konsentrasi untuk dua perusahaan (CR2). Pada tahun 2002, lebih
dari 50 persen kelompok usaha industri memiliki angka diatas 0,50 dan banyak
kelompok industri yang angka konsentrasi yang makin besar. Beberapa contoh adalah
pada industri tepung terigu, rokok putih, dan kendaraan roda 2. Keadaan ini
menyebabkan insentif untuk penurunan biaya produksi menjadi kecil.
Struktur industri masih lemah. Sebagai illustrasi, di industri
kendaraan bermotor pada tahun 1997 jumlah produser komponen mencapai 155
perusahaan. Namun hampir semua produsen komponen ini merupakan pemasok lapis
pertama. Hal ini menunjukkan lemahnya kedalaman struktur industri nasional
otomotif. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama di Jepang ada 350 pemasok
lapis pertama, 2.000 pemasok lapis kedua, dan 10.000 pemasok lapis ketiga.
Artinya industri nasional sangat terintegrasi secara vertikal.
Peranan industri kecil dan menengah (termasuk RT) masih minim.
Industri berskala menengah (20-99 orang tenaga kerja), berskala kecil (5-19
orang tenaga kerja), dan industri rumah tangga (1 – 4 orang tenaga kerja)
mempekerjakan dua pertiga tenaga kerja manufaktur di Indonesia. Namun demikian,
segmen industri ini menyumbang hanya 5-6 persen dari total nilai tambah manufaktur.
Industri kecil dan menengah terkonsentrasi di sub-sektor makanan dan kayu.
Industri-industri pada segmen ini umumnya melayani konsumer akhir atau
memproduksi komponen untuk ”after sales market”, dengan segmen kelas terendah.
Sangat sedikit yang memproduksi bahan baku dan/atau barang intermediate serta
memasoknya ke industri hilir. Dengan kondisi ini, industri kecil dan menengah
di Indonesia belum berada dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan
industri berskala besar.
Sebaran Industri yang terpusat di Pulau Jawa. Unit usaha industri
merupakan pencipta kesejahteraan (wealth) terpenting melalui nilai tambah
produk-produk yang dihasilkan dan sekaligus mendistribusikannya ke khalayak
melalui pekerjanya. Oleh karena itu distribusi dari segmen industri ini juga
akan mencerminkan distribusi kesejahteraan yang terbentuk. Menurut data tahun
2002, dari 21,146 usaha industri berskala menengah dan besar, 17.118 atau 80
persen diantaranya berada di Pulau Jawa.
B.
SASARAN
Sasaran yang akan dicapai dalam peningkatan daya saing industri
manufaktur adalah sebagai berikut:
1.
Sektor
industri manufaktur (non-migas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata-rata 8,56
persen per tahun. Dengan tingkat operasi rata-rata hanya sekitar 60 persen pada
tahun 2003, target peningkatan kapasitas utilisasi khususnya sub-sektor yang
masih berdaya saing akan meningkat ke titik optimum yaitu sekitar 80 persen
dalam dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri yang dinilai
memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
2.
Target
penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu per
tahun (termasuk industri pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan
penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan tenaga kerja baru lebih
banyak mengandalkan pada basis industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya.
Sejalan dengan upaya revitalisasi pertanian dan pedesaan, langkah pengembangan
untuk mewujudkan industrialisasi perdesaaan menjadi sangat penting. Sedangkan
bagi industri berskala menengah dan besar penyerapan tenaga kerja baru akan
mengandalkan investasi baru. Diperkirakan kebutuhan investasi untuk mengejar
target penyerapan tenaga kerja di atas mencapai 40 sampai 50 triliun rupiah per
tahun.
3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah
ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan
bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal
yang menunjang.
4. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik,
baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor
ini dalam menghadapi produk-produk impor.
5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor
nasional, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya
masih potensial untuk ditingkatkan.
6. Meningkatnya proses alih teknologi dari foreign direct investment
(FDI) yang dicerminkan dari meningkatnya pemasokan bahan antara dari produk
lokal;
7. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur
sebagai faktor penguat daya saing produk nasional.
8. Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau
Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumberdaya alam.
C.
ARAH
KEBIJAKAN
Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi
penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekpor nasional
adalah sebagai berikut:
1.
Pada
tingkat makro, upaya peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur secara
berkelanjutan membutuhkan landasan ekonomi yang kuat sebagai kondisi yang
dipersyaratkan (necessary condition) bagi keberhasilan peningkatan kinerja daya
saing industri manufaktur yang ingin diwujudkan. Hal tersebut perlu dicerminkan
di dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mewujudkan iklim usaha
dan investasi yang sehat dan berdaya saing serta pengelolaan persaingan usaha
secara sehat. Oleh karena itu, perbaikan iklim usaha di segala mata-rantai
produksi dan distribusi akan senantiasa dipantau dan diperbaiki. Koordinasi
dengan instansi-instansi terkait dan kemitraan dengan swasta perlu terus
ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan.
2.
Untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan,
yaitu 8,56 persen per tahun, maka dalam lima tahun mendatang pengembangan
sektor industri manufaktur perlu difokuskan pada pengembangan sejumlah
sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dengan kata lain, pola pengembangannya perlu lebih banyak
ditekankan pada pendalaman (deepening) daripada perluasan (widening). Dengan
demikian, semua bentuk fasilitasi pengembangan diarahkan lebih banyak pada
upaya untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas
pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier) di
masing-masing sub-sektor yang telah ditetapkan. Dalam kaitan itu, kemampuan
kapasitas pasar (terutama dalam negeri) yang menyerap kenaikan produksi ini
perlu ditingkatkan melalui antara lain pengamanan pasar dalam negeri dari
produk-produk impor ilegal, penggalakan penggunaan bahan baku/antara dari dalam
negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor. Dalam
kaitannya dengan peningkatan ekspor, hambatan non-tarif (non-tarrif
barrier,NTB) di negara-negara tujuan perlu terus dipantau dan dipelajari
terutama untuk unggulan ekspor nasional, disosialisasikan ke industri terkait
dan dirumuskan langkah untuk pemenuhannya.
3.
Sesuai
dengan permasalahan mendesak yang dihadapi serta terbatasnya kemampuan
sumberdaya pemerintah, fokus utama pengembangan industri manufaktur ditetapkan
pada beberapa sub-sektor yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai
berikut: (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar dalam
negeri (seperti makanan-minuman dan obat-obatan); (iii) mengolah hasil
pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) dan sumber-sumber daya alam lain
dalam negeri; dan (iv) memiliki potensi pengembangan ekspor. Diturunkan dari
keempat kriteria di atas, berdasarkan analisis keunggulan komparatif dan
kompetitif, maka prioritas dalam lima tahun ke depan adalah pada penguatan
klaster-klaster: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri pengolah hasil
laut; (3) industri tekstil dan produk tekstil; (4) industri alas kaki; (5)
industri kelapa sawit; (6) industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); (7)
industri karet dan barang karet; (8) industri pulp dan kertas; (9) industri
mesin listrik dan peralatan listrik; dan (10) industri petrokimia.
4.
Dengan
prioritas pada 10 (sepuluh) klaster tersebut di atas, upaya khusus perlu dilakukan
untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk masing-masing
klasternya. Strategi dan langkah-langkah tersebut selanjutnya perlu dituangkan
secara rinci ke dalam strategi nasional pengembangan industri yang secara
komprehensif memuat pula strategi pengembangan sub-sektor industri yang terkait
(related industries) dan sub-sektor industri penunjang (supporting industries)
dari 10 (sepuluh) klaster prioritas di atas yang berdimensi jangka
menengah-panjang serta proses perumusannya secara partisipatif melibatkan
pihak-pihak terkait baik dari lingkungan pemerintah maupun dunia usaha.
5.
Intervensi
langsung pemerintah secara fungsional dalam bentuk investasi dan layanan publik
diarahkan pada hal-hal dimana mekanisme pasar tidak dapat berlangsung. Dalam
tataran ini, aspek tersebut meliputi antara lain: (1) pengembangan litbang (R
& D) untuk pembaruan dan inovasi teknologi produksi, termasuk pada
pengembangan manajemen produksi yang memperhatikan kesinambungan lingkungan dan
teknik produksi yang ramah lingkungan (clean production); (2) peningkatan
kompetensi dan keterampilan tenaga kerja; (3) layanan informasi pasar produk
dan faktor produksi baik di dalam maupun luar negeri; (4) pengembangan
fasilitasi untuk memanfaatkan aliran masuk FDI sebagai potensi sumber alih
teknologi dan perluasan pasar ekspor; (5) sarana dan prasarana umum
pengendalian mutu dan pengembangan produk; dan (6) prasarana klaster lainnya,
terutama dalam mendorong penyebaran industri ke luar Jawa. Sesuai dengan fokus
pengembangan industri manufaktur dalam lima tahun ke depan, rumusan fasilitasi
dan obligasi yang dilakukan pemerintah perlu lebih dalam dan terinci pada 10
(sepuluh) klaster prioritas tersebut di atas. Selanjutnya, perlu diperhatikan
bahwa pelaksanaan kebijakan di dalam keenam aspek di atas merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari berbagai kebijakan dan program yang dirumuskan dalam
Bab-Bab lain yang terkait.
D.
PROGRAM-PROGRAM
PEMBANGUNAN
PENINGKATAN KETERAMPILAN SDM INDUSTRI
Dalam rangka pengembangan SDM industri, berbagai langkah bidang ini
selaras dengan berbagai kebijakan dan program di dalam Bab 23 tentang Perbaikan
Iklim Ketenagakerjaan. Program yang terkait terutama adalah Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Tujuan dari program ini adalah
meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja industri
sehingga mampu meningkatkan produktivitas industri nasional dan mampu bersaing
di pasar kerja global.
Kegiatan pokok yang terkait dengan kepentingan ini adalah:
Ø Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi
kompetensi tenaga kerja;
Ø Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis
kompetensi;
Ø Perkuatan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
Ø Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur
pelatihan kerja; dan
Ø peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.
Sejalan dengan itu, pembangunan pendidikan
yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2004-2009 sesuai rumusan Bab 27
tentang Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas secara
langsung akan meningkatkan ketersediaan SDM industri dalam jangka menengah dan
panjang. Program Pendidikan Menengah secara
tegas menyebutkan bahwa pembangunan pendidikan kejuruan mengacu pada standar
kompetensi kerja nasional, internasional dan industri. Selain itu, akan
dilakukan pula penataan bidang keahlian pendidikan menengah kejuruan yang
disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja dan didukung upaya peningkatan kerjasama
dengan dunia usaha dan industri. Melalui Program pendidikan Tinggi akan
dilakukan pula kerjasama dengan dunia usaha dan industri sehingga relevansi
pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja juga dapat ditingkatkan.
PENINGKATAN STANDARDISASI PRODUK INDUSTRI
Dalam rangka mendukung perkuatan daya saing, perluasan di dalam
penerapan standardisasi untuk produk-produk industri manufaktur adalah sangat
penting. Selain mendorong peningkatan kualitas produk-produk tersebut agar
sesuai dengan permintaan pasar di dalam maupun di luar negeri, penerapan
standardisasi produk akan bermanfaat di dalam mendukung upaya perlindungan
konsumen. Dalam kaitan ini, langkah-langkahnya disesuaikan dengan lingkup
kegiatan pokok pada Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diuraikan
di dalam Bab 17 tentang Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas.
Kegiatan pokok pada program di atas yang terkait dengan peningkatan
standardisasi produk industri manufaktur terutama mencakup:
ü Pengembangan infrastruktur kelembagaan standardisasi yang berkenaan
dengan produk industri manufaktur;
ü Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri
manufaktur; dan
ü Peningkatan persepsi masyarakat, terutama untuk standar produk
industri manufaktur.
PERKUATAN STRUKTUR DAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR
1.
PROGRAM
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Upaya-upaya dalam program ini selaras dengan kebijakan dan program
di dalam Bab 20 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. Program terkait terutama adalah Program Pengembangan Kewirausahaan
dan keunggulan Kompetitif UKM. Tujuan program ini adalah menjadikan industri
kecil dan menengah (IKM) sebagai basis industri nasional. Agar dapat menjadi
basis industri nasional, IKM dituntut mampu menghasilkan barang berkualitas
tinggi dengan harga yang kompetitif dan mampu menepati jadwal penyerahan secara
disiplin baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir maupun untuk memenuhi
pasokan bagi industri yang lebih hilir.
Secara alami IKM memiliki kelemahan dalam menghadapi ketidakpastian
pasar, mencapai skala ekonomi, dan memenuhi sumberdaya yang diperlukan.
Sehingga untuk mencapai tujuan program ini, pemerintah akan membantu IKM dalam
mengatasi permasalahan yang muncul akibat dari kelemahan alami tersebut dengan
kegiatan utama yang antara lain:
a.
Pengembangan
sentra-sentra potensial dengan fokus pada 10 (sepuluh) subsektor yang diprioritaskan;
b.
Pengembangan
industri terkait dan industri penunjang IKM;
c.
Perkuatan
alih teknologi proses, produk, dan disain bagi IKM dengan fokus kepada 10
(sepuluh) sub-sektor prioritas; dan
d.
pengembangan
dan penerapan layanan informasi yang mencakup peluang usaha, kebutuhan bahan
baku, akses permodalan, iklim usaha, dan akses peningkatan kulitas SDM.
2.
PROGRAM
PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
Upaya-upaya dalam program ini selaras dengan berbagai kebijakan dan
program dalam Bab 22 tentang Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi dalam salah satu programnya yaitu Program Peningkatan Kapasitas Iptek
Sistem Produksi. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kemampuan industri
dalam mencipta, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan baik dalam uji
komersialisasi hasil litbang, rancang produk baru, maupun proses produksi.
Secara umum pengelola industri nasional belum memandang kegiatan
pengembangan dan penerapan teknologi layak dilakukan karena dianggap memiliki
eksternalitas yang tinggi berjangka panjang, dan dengan tingkat kegagalan yang
tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan dari miskinnya industri nasional dalam hal
pemilikan sumberdaya teknologi. Dalam rangka mendorong kalangan industri
meningkatkan kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi proses, produk dan
disain, maka kegiatan-kegiatan pokok pemerintah dalam lima tahun mendatang
mencakup antara lain:
a.
Meningkatkan
dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi di industri baik dalam
bentuk insentif pajak, asuransi teknologi terutama untuk usaha kecil, menengah,
dan koperasi;
b.
Mendorong
pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan keseimbangan
dan daya dukung lingkungan hidup, serta teknik produksi yang ramah lingkungan (clean
production);
c.
Perluasan
penerapan standar produk industri manufaktur yang sesuai (compliance) dengan
standar internasional;
d.
Perkuatan
kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran, standardisasi, pengujian, dan
kualitas (MSTQ/measurement, standardisasi, testing, and quality);
e.
Pengembangan
klaster industri berbasis teknologi; dan
f. Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan Litbang di sektor produksi agar
mampu mempercepat efektivitas kemitraan antara litbang industri dan lembaga
litbang pemerintah; dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya teknologi
nasional yang tersebar di berbagai litbang pemerintah, perguruan tinggi,
lembaga-lembaga swasta, dan tenaga ahli perorangan.
Investasi asing (FDI) memiliki peran penting sebagai sumber potensi
dalam penerapan dan alih teknologi di samping sebagai akses pasar ekspor. Oleh
karena itu, keberhasilan menarik FDI dari hasil berbagai kegiatan dalam Program
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama Investasi sebagaimana diuraikan dalam Bab 17 tentang
Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin
untuk mendukung upaya peningkatan teknologi industri.
3.
PROGRAM
PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI
Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri
nasional baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman
jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, dan barang
setengah-jadi bagi industri hilir. Pada tahap awal pembangunan industri
nasional, sumberdaya industri dan wiraswastawan industri masih sangat langka
sehingga kebijakan nasional sangat permisif terhadap praktek-praktek monopoli.
Itu sebabnya hingga saat ini angka konsentrasi industri nasional termasuk
sangat tinggi. Kondisi lain yang dihadapi industri nasional adalah tingginya
ketidakpastian hubungan antara unit usaha. Kondisi ini mendorong industri
tumbuh dengan pola yang sangat terintegrasi secara vertikal.
Untuk mewujudkan tujuan program ini dalam memperbaiki konsentrasi
industri, pemerintah akan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan
prinsip-prinsip tata pengelolaan korporasi yang baik dan benar (good corporate
governance, GCG) secara sistematis dan konsisten, dan menurunkan besarnya
hambatan masuk unit usaha baru ke pasar yang monopolistis. Perlu pula
ditingkatkan iklim persaingan secara sehat untuk mendorong perusahaan
berkompetisi sehubungan dengan semakin ketatnya persaingan global. Dalam
konteks ini, upayanya selaras dengan tujuan di dalam Program Persaingan Usaha
seperti diuraikan dalam Bab 17 tentang Peningkatan Investasi dan Ekspor Non
Migas.
Sedangkan untuk memperkuat struktur terutama
di dalam memfasilitasi terjalinnya jaringan pemasok industri hilir, pemerintah
melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok yang antara lain mencakup:
a.
Pengembangan
sistim informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait;
b.
Mendorong
terjalinnya kemitraan industri penunjang dan industri terkait;
c.
Pengembangan
industri penunjang dan industri terkait terutama pada 10 (sepuluh) sub-sektor
prioritas;
d.
Perkuatan
kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil terutama
sesuai kebutuhan 10 (sepuluh) subsektor industri prioritas;
e.
Memfasilitasi
pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya; dan
f.
Memfasilitasi
dan mengkoordinasikan pengembangan pada pusat-pusat pertumbuhan klaster
industri di luar Pulau Jawa, khususnya Kawasan Timur Indonesia.
PENINGKATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR
Dalam rangka mengantisipasi peningkatan utilitasi kapasitas,
pertumbuhan investasi baru, penyebaran kegiatan industri ke luar Pulau Jawa,
dan peningkatan basis produksi sektor ini di daerah-daerah perdesaan,
percepatan pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting. Berbagai langkah-langkah
yang ditempuh dalam bidang ini selaras dengan berbagai kebijakan dan program
sebagaimana diuraikan dalam Bab 33 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
OPTIMALISASI ADMINISTRASI DAN INSENTIF PERPAJAKAN
Upaya untuk menggairahkan peningkatan basis produksi,
produktivitas, dan investasi sektor industri manufaktur sangat tergantung dari
komitmen pemerintah di dalam memfasilitasi berlangsungnya efisiensi usaha.
Dalam hubungan ini, peranan penyelenggaraan fasilitasi dan pelayanan publik
dalam hal perpajakan yang efisien sangat penting. Meskipun demikian, upaya
tersebut tetap perlu diselenggarakan dalam disiplin untuk tetap menjaga
stabilitas makro ekonomi yang telah dicapai selama ini. Oleh karena itu, berbagai
langkah dan program dalam bidang ini selaras dengan uraian dalam Bab 24 tentang
Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro. Program-program pembangunan yang memiliki
keterkaitan erat adalah Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan
Negara yang di dalam kegiatannya antara lain adalah menyelenggarakan reformasi
perpajakan dan reformasi kepabeanan, serta Program Pengembangan Kelembagaan
Keuangan yang di dalamnya mempunyai langkah-langkah untuk memberikan dukungan
terhadap peningkatan penyaluran kredit bagi UMKM dan sektor pertanian.
PENINGKATAN NILAI TAMBAH INDUSTRI BERBASIS SUMBERDAYA ALAM
Berkenaan dengan peningkatan basis produksi, berbagai upaya untuk
meningkatkan nilai tambah sub-sektor industri yang berbasis sumberdaya alam
sangat diperlukan. Langkah ini selaras dengan berbagai program di dalam Bab 19
tentang Revitalisasi Pertanian yang di dalamnya juga mencakup pengembangan
untuk berbagai kegiatan produksi perikanan dan kehutanan. Sementara itu, dalam
menumbuhkan basis produksi, kegiatan non-pertanian yang modern
(industrialisasi) di kawasan-kawasan perdesaan, langkah-langkahnya diselaraskan
dengan arahan di dalam Bab 25 tentang Pembangunan Perdesaan.
0 Response to "PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR"
Post a Comment